BAB I
P E N D A H U L U A N
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Sebenarnya pertanyaan apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penauaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah. Untuk kasus Indonesia, bukti paling nyata adalah semasa pemerintahan Orde Baru. Tidak mungkin ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali dari kehancuran yang dibuat oleh pemerintahan Orde Lama dan bisa mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama periode 1980-an kalau tidak ada PMA. Tentu banyak faktor lain yang juga berperan sebagai sumber pendorong pertumbuhan tersebut seperti bantuan atau utang luar negeri dan keseriusan pemerintah Orde Baru untuk membangun ekonomi nasional saat itu yang tercerminkan oleh adanya Repelita dan stabilitas politik dan sosial (Tambunan,2006).
Bergabung dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan'negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya setiap orang dimanapun berada. Para pemegang saham tersebut tidak memberikan suara setiap empat atau lima tahun tetapi setiap jam, setiap hari melalui pialang dari teras rumah mereka. Bila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara atau pemerintah suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai ramai akan menjual saham sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah negara seperti misalnya terjadi di negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997/98. Singkat kata, globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional kedaulatan negara dimana modal tidak lagi memiliki bendera nasional. Dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.
(Djiwandono, 2001) '
Untuk Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia.
Dalam proses pembangunan perlu ada kemauan keras serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Perencanaan perlu disusun dan digelar dalam rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Di dalam pembangunan sasaran untuk mencapai taraf hidup yang baik, maka dapat ditempuh beberapa cara di bawah : 1.Struktural (perencanaan, pembentukan, dan evaluasi, lembaga masyarakat, prosedurnya serta pembangunan secara kebendaan). 2.Spritual (pembentukan watak, pendidikan di dalam penggunaan cara berpikir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi) dan atau kedua duanya. Pada awal rezim militer orde baru berkuasa, Freeport mengajukan izin dan menjadi penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia untuk memulai / penambangan emas dan tembaga di Ertsberg, Tembagapura kabupaten Mimika provinsi Papua. Kebijakan Kontrak karya didasarkan pada ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat" Bersumber dari UU itulah semua peraturan tentang pertambangan di derivikasi. Propinsi Papua yang luasnya tiga setengah kali pulau Jawa memberikan kontribusi teritorial dan potensi kekayaan alam, sekaligus menghadapkan berbagai tantangan dan masalah yang tidak kalah besarnya. Desa Banti di Tembagapura merupakan daerah yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam '(SDA) yang melimpah khususnya tambang, dan emas. Sehinga daerah Tembagapura merupakan salah satu daerah penghasil tambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Pada tahun 1967 -1989, pembangunan masyarakat di berbagai sektor tidak dapat diwujudkan selama hampir 30 tahun. Dan pada tahun 1989 program community PT. Freeport Indonesia mulai sedikit berjalan, diantaranya Kesehatan di Tembagapura dan Pendidikan di SD Inpres Kwamkilama, dan pada tahun 1996, pembangunan pemukiman warga mulai nampak ketika terjadi demonstrasi di Timika. (Tajudin,2011).
Tahun 1996 merupakan tonggak sejarah baru bagi PT Freeport Indonesia untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dari tujuh suku (Amungme, Kamoro, Mee, Damal, Moni, Nduga dan Dani) pemilik hak ulayat di areal tambang tembaga,emas dan perak di Kabupaten Mimika,Propinsi Papua. Perhatian dan keberpihakan PT.Freeport Indonesia kepada tujuh suku itu dinyatakan dalam bentuk digulirkannya dana satu persen dari pendapatan kotor tahunan yang disebut "Dana Kemitraan" guna membiayai tiga program primadona pengembangan masyarakat tujuh suku yakni Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi yang berkelanjutan. Semula, lembaga ini bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya namun \ dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun 2002 berubah nama menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).( Bintang Papua Selasa, 03 Mei 2011).
Melalui program berkelanjutan, salah satunya melalui dana kemitraan yang dikelola LPMAK dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui Biro tuju suku, program pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak tujuh suku disemua kota studi, pemberdayaan SDM guru-guru di Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, pendirian sekolah di Timika, program kesehatan melalui Biro Kesehatan bekerjasama dengan Keuskupan Timika Yayasan Caritas mengelola Rumah Sakit RSMM dan dengan Manajemen SOS mengelola Rumah Sakit Waa Banti. Selain itu LPMAK juga bersama lembaga donor dan mitra lainnya berperan aktif memberantas penyakit mematikan HHIV/AIDS,malaria,TBC,dan beberapa penyakit endemis lainnya di Kabupaten Mimika. (laporan LPMAK 2009).
Persoalan sering muncul di perusahaan itu antara lain juga karena perhatian terhadap PTFI melalui LPMAK masih sangat terbatas sehingga wajar saja kalau warga masyarakat asli Papua lainnya merasa dipinggirkan oleh Freeport, persoalan sering muncul di areal operasional PTFI di bidang kesejahteraan, bukan karena perusahaan ini belum memberikan perhatian melainkan karena masyarakat penerima bantuan dari PTFI melalui LPMAK tidak maksimal dan tidak optimal memanfaatkan dana bantuan tersebut. "Kita harus bersikap realistic dalam menilai suatu persoalan atau, sebuah lembaga. Jika benar maka kita katakana benar tetapi apabila salah, kita pun harus berani memberikan koreksi. Apabila, PTFI belum memberikan perhatian maksimal kepada banyak warga asli Papua di Provinsi papua dan Papua Barat maka kita wajib mengatakan hal itu. Namun, apabila PTFI sudah memberikan perhatian kepada orang asli Papua melalui LPMAK atau lembaga nirlaba lainnya namun perhatian tersebut disalahgunakan oleh penerima bantuan maka kita pun wajib mengkritik diri sendiri. PTFI telah membantu lembaga nirlaba LPMAK sebagai wujud komitmen perusahaan tambang tembaga, perak dan emas ini untuk menyediakan peluang di bidang pengembangan sosial, pendidikan dan ekonomi namun masih sebatas warga masyarakat di wilayah operasional PTFI. Komitmen PTFI untuk menghormati masyarakat adat Papua dan budayanya sudah terlaksana namun jangkauan program untuk hal ini masih sangat terbatas.
Kehadiran LPMAK seharusnya secara ekonmis membawa kesejatraan masyarakat papua pada umumnya dan masyarakat dan Amugme serta Komoro pada kususnya, namun kenyataan yang ada di lapanga sangat jauh berbeda. Masyrakat Amugme dan Komoro yang seharurnya mendapat perhatian lebih dari PTFI kini hanya dengan pendapatan satu persen dari perusahan asing tersebut. Hasil tambang yang berlimpah ruah namun masyarakt papua masih hidup dalam garis kemiskinan. Tingkat pendidikanpun belum terlalu jauh berkembang jika di bandingkan dengan hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat papua tersebut. Yang menjadi pertanyaan mendasar apakah dengan dana satu persen yang di kelolah oleh LPMAK mampu mensejahterakan masyarakat Komoro dan Amugme?
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil pokok bahasan penelitian dengan menitikberatkan pada : “PERANAN LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA”.
B. Rumusan Masalah
Dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apa yang di lakuakan oleh ( LPMAK ) dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika propinsi Papua?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang ( LPMAK ) dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika Propinsi Papua?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan
1. Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan keberadaan PT.Freeport Indonesia, masyarakat sudah merasakan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemukiman peduduk atau masyarakat belum merasakannya dan dapat memperoleh jawaban dari berbagai komponen masyarakat
2. Mendapatkan gambaran tentang tanggapan masyarakat mengenai LPMAK dalam melaksanakan porgramnya.
b. Manfaat llmiah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kearah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika Propinsi Papua tentang keberadaan PT. Freeport Indonesia dengan programnya melalui LPMAK.
c. Manfaat Praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi bahan referansi untuk LPMAK dalam pembangunan masyarakat Amungme dan Kamoro di kabupaten Mimika provinsi papua. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Desa dalam menata dan mengembangkan sistim ekonomi pedesaan yang berbasis pada pertumbuhan.
BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL
A. Konsep Peran Lembaga Masyarakat
Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, sebagai berikut (Poerwadarminta, 1985:735).
Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
(Soekamto,1982:238)
B. Konsep Lembaga Sosial
Lembaga (institution) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu. (Horton dan Hunt, 1999:243) Lembaga (social institution) adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Suatu lembaga sosial adalah suatu kompleks peraturan-peraturan sosial. Lembaga terdapat nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai peranan sosial yang memiliki hubungan yang erat. (Polak, 1966: 301-302)
Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini, nilai-nilai umum mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama, "prosedur umum" adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan diikuti, dan "sistem hubungan" adalah jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku. Oleh karena itu, keluarga mencakup seperangkat nilai umum (tentang cinta, anak-anak, kehidupan keluarga) dan sebuah jaringan peran serta status (suami, istri, nenek, bayi, remaja, tunangan) yang membentuk sistem hubungan sosial yang menjadi wahana untuk melangsungkan kehidupan keluarga.
C. Konsep Masyarakat
"Masyarakat" yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai". (Poerwadarminta 1984: 186)
Menurut Hasan Sadily memberi pengertian bahwa masyarakat ialah "Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu".( sadily 1993:50)
Sedangkan menurut Plato masyarakat ialah "merupakan refleksi dari manusia perorangan". Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia. (Soekanto 2002:29).
D. Konsep Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (human resources) adalah the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals (Werther dan Davis, 1996 dalam Ndraha, 1997). Nogi (dalam de Jesus, 2006) berpendapat bahwa kualitas SDM adalah unsur yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, terdapat dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan SDM yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki karyawan/pekerja. Sedangkan Notoadmodjo dalam de Jesus (2006) menyatakan bahwa kualitas SDM menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas fisik dan aspek kualitas nonfisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain.
Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatifinovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. (Ndraha,1999:12).
Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organization goal.
Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002:50). Perubahan pendekatan penganggaran dari pendekatan tradisional menuju anggaran berbasis kinerja memerlukan suatu kesiapan dari seluruh organisasi dengan melakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Dalam pelaksanannya, setiap personel atau SDM yang terkait di dalamnya harus memperoleh kejelasan wewenang dan tanggungjawab serta memperoleh pendelegasian wewenang dan tugas. Selain itu, harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair.
Selanjutnya, agar proses perubahan pendekatan penganggaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan sukses, setiap organisasi juga harus memperhatikan kultur organisasi. Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi (Mardiasmo, 2002:57).
Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi, pada dasarnya bersandar pada penggunaan optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuantujuan organisasi (Singh,1997) dalam Alwi (2001:37). Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan berkaitan pula dengan faktorfaktor personal lainnya seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan individu untuk maju. SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan organizational personality di mana mereka bekerja. (Alwi, 2001:38).
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Untuk mengkaji penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipandang tepat untuk menggali dan menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat Amungme dan Kamoro, atas program LPMAK yang di lakukan oleh PT. Freeport Indonesia di Kabupaten mimika provinsi Papua. Moleong mengatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 1989:3)
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Desa Koperapoka, Ayuka, Tipuka, Nauwaripi, Nayaro Kecamatan Mimika Baru Kabupaten mimka. Pemilihan lokasi ini di dasari pada :
1. Adanya perusahan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua tepatnya di kabupaten mimika
2. Adanya program LPMAK yang di buat oleh PT. Freeport Indonesia untuk kesejahteraan rnasyarakat Amungme dan Kamoro di kabupaten mimika, provinsi Papua
C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populsi penelitian adalah semua masyarakat Amugme dan Komoro yang meresakan program LPMAK yang di lakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Tidak semua populasi diambil, tapi dilakukan pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara purposif sebanyak 10 orang yakni masyarakat merasakan program LPMAK yang di lakukan oleh PT. Freepor Indonesia.
D. Unit Analisis
Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakt Amungme dan Kamoro itu sendiri dan keluarga dekatnya yang terkait atau terlibat dengan aktivitasnya.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data berbicara mengenai bagaimana cara data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan teknik :
a. Pengamatan (Observation)
Pengamatan adalah melihat langsung aktivitas yang dilakukan oleh buruh bagasi, seperti aktivitas di tempat kerja, di rumah, di organisasi. Observasi diperlukan untuk mendapatkan data terutama data yang tidak dapat diperoleh melalui metode wawancara. Pengamatan dengan menggunakan pedoman pengamatan, yang selanjutnya dicatat dalam buku catatan lapangan,
b. Wawancara (Interview)
Wawancara dimana peneliti mengajukan pertanyaan=pertanyaan kepada beberapa informan kunci (key informan). Pertanyaan yang disusun bersifat terbuka dimana informan secara bebas memberikan jawaban. Begitu pula pertanyaan yang diajukan dapat berkembang menjadi pertanyaan baru apabila ada informasi yang perlu digali lebih mendalam.
Adapun yang menjadi informan kunci yaitu : masyarakta yang merasakan program LPMAK dan mereka yang banyak mengetaui tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan LPMAK.
Waktu dan tempat wawancara dilakukan sesuai kesepakatan antara peneliti dan informan seperti di rumah informan, di tempat tinggal dan sebagainya.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan obyek dan permasalahan penelitian. Bahan-bahan bacaan tersebut diperoleh melalui perpustakaan, bahan kuliah, internet, buku pribadi dan lain-lain.
F. Jenis Data
Jenis Data terbagai atas :
a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku laporan, dokumendokumen, arsip dan papan register/statistik baik yang ada di kantor pemerintah Kota Bitung (kantor walikota, kecamatan dan kelurahan), masyarakat Amungme dan Kamoro. Data melalui kantor pemerintah terutama mengenai keadaan geografis, kependudukan, sosial ekonomi (agama, kesehatan, organisasi sosial, pendidikan), sarana dan prasana. Data dari maasyarakat adalah terutama menyangkut tingkat kepuasan masyarakt Amungme dan Kamoro
b. Data primer atau data langsung yang belum diolah diperoleh melalui wawancara bebas dengan menggunakan kuesioner kepada informan.
G. Instrumen dan Bahan Penelitian
Instrumen berkaitan dengan alat yang digunakan untuk pengumpulan data, sedangkan bahan menyangkut perlengkapan dalam pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini berupa peneliti itu sendiri, kuesioner atau daftar pertanyaan dan pedoman wawancara dan observasi. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian memegang peran sangat penting karena secara langsung berhadapan dengan informan. Daftar pertanyaan yang digunakan sifatnya terbuka dimana informan memberikan jawaban secara bebas. Pertanyaan yang diajukan dapat pula berkembang apabila ada data yang perlu dikaji lebih mendalam. Pedoman wawancara sebagai acuan dalam menyusun pertanyaan, sedangkan pedoman observasi sebagai acuan pengambilan data melalui observasi.
Bahan penelitian yang digunakan berupa alat tulis, komputer dan kamera foto. Alat tulis menulis yang digunakan seperti bloknote dan pulpen untuk mencatat kejadian-kejadian di lapangan. Komputer digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Kamera foto digunakan untuk mendapatkan gambar=gambar kejadian nyata (visualJ yang berhubungan dengan aktivitas LPMAK dan masyarakat Amungme dan Kamoro.
H. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni: 1). Pemeriksaan kelengkapan dan pengecekan data. Hal ini dilakukan mengingat adanya data yang belum lengkap. Data yang dianggap belum lengkap dan tidak mendalam maka dilakukan penambahan data dengan melalui penelitian kembali; 2). Pengelompakan data. Data-data yang terkumpul selanjutnya disusun, dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis, kategori dan tema sesuai topik yang yang diberikan.
b. Analisis data. Setelah data lapangan lengkap, maka dianalisis dengan cara menguraikan berdasarkan pengelompokan, kategori dan tema. Analisis berbentuk deskriptif kualitatif berupa uraian kata-kata untuk memperoleh konteks dan makna secara keseluruhan yang dilakukan sejak awal pengumpulan data agar tidak terjadi penumpukan data, sehingga tidak menyulitkan dalam analisis selanjutnya.
I. Sistimatika Penulisan
Susunan penulisan ini terdiri bagaimana pertama berupa : Bab 1. Pendahuluan yang meliputi :Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Bagian kedua sebagai isi penulisan yang meliputi Bab II Kerangka Konsep, BAB III Metode Penelitian. BAB IV. Gambaran Umum masyarakat Amungme dan Kamoro yang meliputi: Kegiatan Pemerintahan, Penduduk, aktifiitas LPMAK, kehidupan masyarakat Amungme dan Kamoro, Perekonomian, Industri, Sarana dan Prasarana Kesehatan,Prasarana
Pendididkan Aktivitas.Yang terakhir adalah bagian penutup yang berisi BAB V . Kesimpulan dan Saran.
BAB IV
GAMBARAN UMUM SUKU YANG ADA DI TIMIKA PAPUA
A . Suku
Mimika didiami oleh 7 suku dua diantaranya suku asli, dua suku asli tersebut yaitu yaitu Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro di wilayah pantai. Selain kedua suku tersebut masih ada lima suku kekerabatan iaitu,
• Suku Dani (Lani),
• Suku Damal,
• Suku Mee,
• Suku Nduga
• Suku Moni.
Pembahagian wilayah administrasi
Kabupaten Timika di bagi menjadi 12 daerah yaitu:
1. Mimika Timur
2. Mimika Timur Tengah
3. Mimika Timur Jauh
4. Mimika Barat
5. Mimika Barat Tengah
6. Mimika Barat Jauh
7. Mimika Baru
8. Kuala Kencana
9. Tembagapura
10. Agimuga
11. Jila
12. Jita
B . PEMERINTAHAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memiliki 12 distrik yang terdiri dari 6 kelurahan dan 79 kampung atau desa.
Anggota DPRD kabupaten Mimika dari hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009 menempatkan Partai Golkar urutan teratas sebanyak 16%. Berdasarkan komposisi jenis kelamin masih menunjukan dominasi laki-laki (sekitar 88 persen).
Di Tahun 2011 ini DPRD jumlah keputusan berupa Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu masing-masing sebanyak 8 keputusan.
Pada tahun 2010 mayoritas PNS di kabupaten Mimika adalah lulusan SMA yaitu sebesar 36,53 persen, disusul lulusan S1 sebesar 34,60 persen.
C . Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika tahun 2011 adalah 188.830 jiwa yang merupakan hasil proyeksi penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2010. Penduduk terbesar berada di Distrik Mimika Baru. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang menetap di Timika yang merupakan pusat perekonomian, pendidikan dan pemerintahan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 3,81 persen.
Dari sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan) penduduk Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah sex ratio pada Distrik Tembagapura (319). Artinya, jumlah penduduk laki-laki di distrik ini tiga kali lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Perbedaan yang sangat besar tersebut dikarenakan pada Distrik Tembagapura terdapat usaha pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Berdasarkan kelompok umur penduduk, penduduk Kabupaten Mimika yang terbesar adalah pada Kelompok Umur 0-4 tahun. Sedangkan untuk penduduk dengan Kelompok Umur Lebih Dari 65 tahun adalah penduduk yang paling kecil jumlahnya, yaitu hanya 0,60% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Mimika.
Kepadatan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 9,64. Artinya, di kabupaten ini, setiap 1Km2 dihuni sekitar 9 jiwa penduduk.
Di Kabupaten Mimika terdapat 1 RSUD dan 3 RS Swasta, dan 50 puskesmas/ puskesmas pembantu. Puskesmas dan puskesmas pembantu menyebar di kampung-kampung di seluruh wilayah Mimika.
Berdasarkan data-data yang bersumber dari Dinkes, terdapat 74 tenaga dokter yang melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Mimika. Dari ke-74 dokter ini, 11 orang merupakan tenaga dokter spesialis, 57 orang dokter umum dan 6 orang dokter gigi.
Selanjutnya, tenaga perawat dan bidang yang bertugas di wilayah Kabupaten Mimika masing-masing berjumlah 599 orang dan 154 orang.
Adapun mengenai jumlah kelahiran dan kematian ibu dan bayi yang tercatat di beberapa puskesmas di tahun 2011 adalah terdapat 1.943 kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan.
BAB V
PENUTUP
A . Kesimpulan
Saya menarik kesimpulan bahwa :
Semoga melalui program berkelanjutan, salah satunya melalui dana kemitraan yang dikelola oleh LPMAK dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui Biro tuju suku, program pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak tujuh suku disemua kota studi di seluruh Indonesia bahkan Luar negeri anak-anak asal kabupaten mimika. semoga manfaat sebaik-baiknya supaya program LPMAK ini jalan baik supaya kedepan menciptakan (SDM) banyak.
B . Saran
Pada penyusunan Proposal ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan baik, cara penyusunan maupun pemaparan nya.Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penyusunan proposal ini kedepan lebih baik lagi dari hari ini . sekian mengucapkan banyak terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
Djiwandono, J. Soedradjad, Bergulat Dengan Krisis don Pemulihan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
Horton B. Paul dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi. Diterjemahkan oleh Drs.Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
Lexy J. Moelong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Muhammad Tajudin, 2011. PERAN PERUSAHAAN ASING DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Implementasi Program Community Development PT. Freeport Indonesia di Desa Banti Kec. Tembagapura Kab. Timika Propinsi Papua) University of Muhammadiyah Malang
Ndraha, Taliziduhu.1999, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Polak, Mayor.1966. Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: Ichtiar
Sadily Hassan, 1993. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Soejono Soekamto, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
Tambunan, Tulus Tabi Hamonangan (2006), Perekonom
W.J.S. Poerwadarminta, 1984. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985),
Sumber lain
Laporan tahunan LPMAK 2009
Bintang Papua Selasa, 03 Mei 2011
Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis. Jakarta: Pustaka Quantum
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 7
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL ................................................... ....... 9
A. Konsep Peran Lembaga Masyarakat ................................................ 9
B. Konsep Lembaga Sosial ................................................................... 9
C. Konsep Masyarakat ........................................................................ 10
D. Konsep Sumber Daya Manusia ...................................................... 11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 14
A. Jenis Penelitian ............................................................................... 14
B. Lokasi Penelitian ............................................................................ 14
C. Populasi dan Sampel Penelitian ...................................................... 15
D. Unit Analisis ................................................................................... 15
E. Tteknik Pengumpulan Data ............................................................ 15
F. Jenis Data ....................................................................................... 16
G. Instrumen dan Bahan Penelitian ..................................................... 17
H. Pengolahan dan Analisis Data ........................................................ 17
I. Sistimatika Penulisan ...................................................................... 18
BAB IV Gambaran Umum Suku yang ada di timika papua………………19
A . Suku……………………………………………….……………….19
B. Pemerintah….………………………………………………...……20
C. Penduduk……….…………………………….…………..…….….21
BAB V Penutup…………………………………………...……..……………..22
A.Kesimpulan…………………………………………………….…….22
B.Saran…………………………………………………………………22
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... ….23
PERANAN LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) DALAM
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA
karya Ilmiah
Oleh :
Konianus Amisim
110814027
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2013/2014
