BAB I
P E N D A H U L U A N
P E N D A H U L U A N
A.
Latar
Belakang
Sebenarnya pertanyaan apakah kehadiran investasi asing,
khususnya investasi langsung, umum
disebut Penauaman Modal Asing (PMA) atau Foreign
Direct Investment (FDI) di suatu
negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea
Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan
banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari
negara tuan rumah. Untuk kasus Indonesia,
bukti paling nyata adalah semasa pemerintahan Orde Baru. Tidak mungkin ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali dari
kehancuran yang dibuat oleh pemerintahan
Orde Lama dan bisa mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama periode 1980-an kalau tidak ada PMA.
Tentu banyak faktor lain yang juga berperan
sebagai sumber pendorong pertumbuhan tersebut seperti bantuan atau utang luar
negeri dan keseriusan pemerintah Orde Baru untuk membangun ekonomi nasional saat itu yang tercerminkan oleh adanya Repelita dan
stabilitas politik dan sosial (Tambunan,2006).
Bergabung
dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan'negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya
setiap orang dimanapun berada. Para
pemegang saham tersebut tidak memberikan suara setiap empat atau lima tahun tetapi setiap jam, setiap hari melalui pialang
dari teras rumah mereka. Bila para pemegang
saham ini berpendapat penyelenggara negara atau pemerintah suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai ramai akan
menjual saham sehingga mengakibatkan
goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah negara seperti misalnya terjadi di negara Asia termasuk
Indonesia pada tahun 1997/98. Singkat
kata, globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional kedaulatan negara dimana modal tidak lagi memiliki
bendera nasional. Dana mengalir dari
satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.
(Djiwandono, 2001) '
Untuk Indonesia, Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing yang kemudian
diperbaharui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak
sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia
ke dalam perekonomian dunia.
Dalam
proses pembangunan perlu ada kemauan keras serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang
tersedia dalam masyarakat
untuk keperluan pembangunan.
Perencanaan perlu disusun dan digelar dalam rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
usaha guna mencapai tingkat kesejahteraan
yang lebih tinggi. Di dalam pembangunan sasaran untuk mencapai taraf hidup yang baik, maka dapat ditempuh beberapa cara
di bawah : 1.Struktural (perencanaan, pembentukan, dan evaluasi, lembaga
masyarakat, prosedurnya serta pembangunan
secara kebendaan). 2.Spritual (pembentukan watak, pendidikan di dalam penggunaan cara berpikir dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi) dan atau kedua duanya. Pada
awal rezim militer orde baru berkuasa, Freeport mengajukan izin dan menjadi penanaman modal asing (PMA) pertama di
Indonesia untuk memulai / penambangan
emas dan tembaga di Ertsberg, Tembagapura kabupaten Mimika provinsi Papua. Kebijakan Kontrak karya didasarkan pada
ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan
"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat" Bersumber dari UU
itulah semua peraturan tentang pertambangan di derivikasi. Propinsi Papua yang
luasnya tiga setengah kali pulau Jawa memberikan kontribusi teritorial dan
potensi kekayaan alam, sekaligus
menghadapkan berbagai tantangan dan masalah yang tidak kalah besarnya. Desa Banti di Tembagapura merupakan
daerah yang didalamnya terdapat Sumber
Daya Alam '(SDA) yang melimpah khususnya tambang, dan emas. Sehinga daerah
Tembagapura merupakan salah satu daerah penghasil tambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Pada tahun 1967 -1989,
pembangunan masyarakat di berbagai
sektor tidak dapat diwujudkan selama hampir 30 tahun. Dan pada tahun 1989 program community PT. Freeport Indonesia mulai
sedikit berjalan, diantaranya Kesehatan
di Tembagapura dan Pendidikan di SD Inpres Kwamkilama, dan pada tahun 1996, pembangunan pemukiman warga mulai nampak
ketika terjadi demonstrasi di Timika.
(Tajudin,2011).
Tahun 1996 merupakan tonggak sejarah baru bagi PT
Freeport Indonesia untuk memberikan
perhatian yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dari tujuh suku (Amungme, Kamoro, Mee, Damal, Moni, Nduga dan Dani)
pemilik hak ulayat di areal tambang
tembaga,emas dan perak di Kabupaten Mimika,Propinsi Papua. Perhatian dan keberpihakan PT.Freeport Indonesia kepada tujuh suku itu
dinyatakan dalam bentuk digulirkannya dana
satu persen dari pendapatan kotor tahunan yang disebut "Dana Kemitraan"
guna membiayai tiga program primadona pengembangan masyarakat tujuh suku yakni Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan
Ekonomi yang berkelanjutan. Semula,
lembaga ini bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya namun \ dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun 2002 berubah nama menjadi Lembaga
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).( Bintang Papua
Selasa, 03 Mei 2011).
Melalui program berkelanjutan, salah satunya melalui dana
kemitraan yang dikelola LPMAK
dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui Biro tuju suku, program pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada
anak-anak tujuh suku disemua kota studi,
pemberdayaan SDM guru-guru di Kabupaten Mimika bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, pendirian sekolah
di Timika, program kesehatan melalui
Biro Kesehatan bekerjasama dengan Keuskupan Timika Yayasan Caritas mengelola Rumah Sakit RSMM dan dengan Manajemen
SOS mengelola Rumah Sakit Waa Banti.
Selain itu LPMAK juga bersama lembaga donor dan mitra lainnya berperan aktif memberantas penyakit mematikan
HHIV/AIDS,malaria,TBC,dan beberapa
penyakit endemis lainnya di Kabupaten Mimika. (laporan LPMAK 2009).
Persoalan sering muncul di perusahaan itu antara lain
juga karena perhatian terhadap PTFI
melalui LPMAK masih sangat terbatas sehingga wajar saja kalau warga masyarakat asli Papua lainnya merasa dipinggirkan oleh
Freeport, persoalan sering muncul di
areal operasional PTFI di bidang kesejahteraan, bukan karena perusahaan ini belum memberikan perhatian melainkan karena masyarakat
penerima bantuan dari PTFI melalui LPMAK
tidak maksimal dan tidak optimal memanfaatkan dana bantuan tersebut. "Kita harus bersikap realistic dalam
menilai suatu persoalan atau, sebuah lembaga.
Jika benar maka kita katakana benar tetapi apabila salah, kita pun harus berani memberikan koreksi. Apabila, PTFI belum memberikan
perhatian maksimal kepada banyak warga
asli Papua di Provinsi papua dan Papua Barat maka kita wajib mengatakan hal itu. Namun, apabila PTFI sudah memberikan
perhatian kepada orang asli Papua melalui
LPMAK atau lembaga nirlaba lainnya namun perhatian tersebut disalahgunakan
oleh penerima bantuan maka kita pun wajib mengkritik diri sendiri. PTFI telah membantu lembaga nirlaba LPMAK sebagai
wujud komitmen perusahaan tambang
tembaga, perak dan emas ini untuk menyediakan peluang di bidang pengembangan
sosial, pendidikan dan ekonomi namun masih sebatas warga masyarakat di wilayah
operasional PTFI. Komitmen PTFI untuk menghormati masyarakat adat Papua dan budayanya sudah
terlaksana namun jangkauan program untuk
hal ini masih sangat terbatas.
Kehadiran
LPMAK seharusnya secara ekonmis membawa
kesejatraan masyarakat papua pada umumnya dan masyarakat dan Amugme
serta Komoro pada kususnya, namun kenyataan
yang ada di lapanga sangat jauh berbeda. Masyrakat Amugme dan Komoro yang seharurnya mendapat
perhatian lebih dari PTFI kini hanya dengan pendapatan satu persen dari
perusahan asing tersebut. Hasil tambang yang berlimpah
ruah namun masyarakt papua masih hidup dalam garis kemiskinan. Tingkat pendidikanpun belum terlalu jauh berkembang jika di
bandingkan dengan hasil kekayaan
alam yang dimiliki oleh masyarakat papua tersebut. Yang menjadi pertanyaan mendasar apakah dengan dana satu persen yang di
kelolah oleh LPMAK mampu mensejahterakan masyarakat Komoro dan Amugme?
Berdasarkan
latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil pokok bahasan penelitian
dengan menitikberatkan pada : “PERANAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA”.
B.
Rumusan
Masalah
Dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut :
1. Apa yang di lakuakan oleh ( LPMAK )
dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika propinsi Papua?
2.
Bagaimana tanggapan
masyarakat tentang ( LPMAK
) dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika Propinsi
Papua?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a.
Tujuan
1.
Dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah dengan
keberadaan PT.Freeport Indonesia,
masyarakat sudah merasakan pembangunan di
sektor pendidikan,
kesehatan, dan pemukiman peduduk atau masyarakat
belum merasakannya dan dapat memperoleh jawaban dari berbagai komponen masyarakat
2.
Mendapatkan
gambaran tentang tanggapan masyarakat mengenai LPMAK dalam melaksanakan porgramnya.
b.
Manfaat
llmiah.
Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kearah pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam kaitan dengan
pengembangan masyarakat Amungme dan
Kamoro di Kabupaten Mimika Propinsi Papua tentang keberadaan PT. Freeport Indonesia dengan programnya melalui LPMAK.
c.
Manfaat
Praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi
bahan referansi untuk LPMAK dalam
pembangunan masyarakat Amungme dan Kamoro di kabupaten Mimika provinsi papua. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan
akan dapat menjadi bahan masukan dan
informasi bagi Pemerintah Desa dalam menata dan mengembangkan sistim
ekonomi pedesaan yang berbasis pada pertumbuhan.
BAB
II
KERANGKA
KONSEPTUAL
A. Konsep Peran Lembaga Masyarakat
Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi
bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut
Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono
Soekamto, sebagai berikut (Poerwadarminta, 1985:735).
Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat
dilakukan individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
(Soekamto,1982:238)
B.
Konsep Lembaga
Sosial
Lembaga (institution) adalah suatu sistem norma untuk
mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang
oleh masyarakat dianggap penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan
tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga
selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu. (Horton dan Hunt,
1999:243) Lembaga (social institution) adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat
yang mempertahankan nilai-nilai yang
penting. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
yang paling penting. Suatu lembaga sosial adalah suatu kompleks
peraturan-peraturan sosial. Lembaga
terdapat nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai peranan sosial yang memiliki hubungan yang erat. (Polak, 1966: 301-302)
Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi
yang mengejawantahkan nilai-nilai serta
prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini, nilai-nilai umum mengacu
pada cita-cita dan tujuan bersama,
"prosedur umum" adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan diikuti,
dan "sistem hubungan" adalah jaringan peran serta
status yang menjadi wahana untuk melaksanakan
perilaku. Oleh karena itu, keluarga mencakup seperangkat nilai umum (tentang
cinta, anak-anak, kehidupan keluarga) dan sebuah jaringan peran serta status (suami, istri, nenek, bayi, remaja, tunangan) yang
membentuk sistem hubungan sosial yang
menjadi wahana untuk melangsungkan kehidupan keluarga.
C.
Konsep Masyarakat
"Masyarakat" yang berarti pergaulan hidup
manusia sehimpun orang yang hidup bersama
dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai". (Poerwadarminta 1984: 186)
Menurut Hasan Sadily memberi pengertian bahwa masyarakat
ialah "Kesatuan yang selalu berubah,
yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu".( sadily 1993:50)
Sedangkan menurut Plato masyarakat ialah "merupakan
refleksi dari manusia perorangan".
Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia
perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia. (Soekanto
2002:29).
D. Konsep Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (human resources) adalah the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals (Werther dan Davis, 1996 dalam Ndraha, 1997). Nogi (dalam
de Jesus, 2006) berpendapat bahwa kualitas SDM adalah unsur yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan organisasi
terhadap kebutuhan publik. Oleh karena
itu, terdapat dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan SDM yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki karyawan/pekerja. Sedangkan
Notoadmodjo dalam de Jesus (2006) menyatakan bahwa kualitas SDM menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas fisik dan aspek
kualitas nonfisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir,
dan keterampilan-keterampilan lain.
Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM
yang mampu menciptakan bukan saja nilai
komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatifinovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence,
creativity, dan imagination;
tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti
bahan mentah, lahan, air, tenaga otot,
dan sebagainya. (Ndraha,1999:12).
Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian
manajemen agar tujuan organisasi
tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut
agar berperilaku sesuai dengan tujuan
organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi
atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap
orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk menyikapi hal
tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan
antara individual goal dengan organization goal.
Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya
dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan
adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002:50).
Perubahan pendekatan penganggaran dari
pendekatan tradisional menuju anggaran berbasis kinerja memerlukan suatu kesiapan dari seluruh organisasi dengan
melakukan perencanaan strategik.
Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan
arahan perubahan. Dalam pelaksanannya, setiap personel atau SDM yang terkait di dalamnya harus memperoleh kejelasan
wewenang dan tanggungjawab serta memperoleh
pendelegasian wewenang dan tugas. Selain itu, harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personel,
dan manajemen kompensasi yang jelas
dan fair.
Selanjutnya, agar proses perubahan pendekatan penganggaran
tersebut dapat mencapai tujuannya dengan sukses, setiap
organisasi juga harus memperhatikan kultur organisasi.
Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik
harus didukung dengan budaya organisasi
yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan
program-program secara efektif dan efisien.
Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan
strategi (Mardiasmo, 2002:57).
Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi,
pada dasarnya bersandar pada penggunaan
optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan
orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuantujuan organisasi (Singh,1997) dalam Alwi (2001:37).
Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber
keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan
berkaitan pula dengan faktorfaktor personal lainnya seperti, nilai yang
dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan
individu untuk maju. SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki
kepribadian yang sesuai dengan organizational
personality di mana mereka
bekerja. (Alwi, 2001:38).
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.
Jenis
Penelitian
Untuk mengkaji penelitian ini, maka metode yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Metode
deskriptif kualitatif dipandang tepat untuk menggali dan menggambarkan tingkat
kepuasan masyarakat Amungme dan Kamoro, atas program LPMAK yang di lakukan oleh PT. Freeport Indonesia di Kabupaten mimika provinsi
Papua. Moleong mengatakan metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati (Moelong, 1989:3)
B.
Lokasi
Penelitian
Lokasi
penelitian adalah Desa Koperapoka, Ayuka, Tipuka, Nauwaripi, Nayaro Kecamatan
Mimika Baru Kabupaten mimka. Pemilihan lokasi ini di dasari pada :
1.
Adanya perusahan PT.
Freeport Indonesia di Provinsi Papua tepatnya di kabupaten mimika
2.
Adanya program
LPMAK yang di buat oleh PT. Freeport Indonesia untuk kesejahteraan rnasyarakat Amungme dan Kamoro di kabupaten mimika, provinsi
Papua
C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populsi penelitian adalah semua masyarakat Amugme dan
Komoro yang meresakan program LPMAK yang
di lakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Tidak semua populasi diambil, tapi dilakukan pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian
dari populasi yang dipilih secara purposif
sebanyak 10 orang yakni masyarakat merasakan program LPMAK yang di lakukan oleh PT. Freepor Indonesia.
D.
Unit Analisis
Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini
adalah masyarakt Amungme dan Kamoro itu sendiri dan keluarga dekatnya yang
terkait atau terlibat dengan
aktivitasnya.
E.
Teknik
Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data berbicara mengenai bagaimana cara
data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan teknik :
a.
Pengamatan (Observation)
Pengamatan
adalah melihat langsung aktivitas yang dilakukan oleh buruh bagasi, seperti
aktivitas di tempat kerja, di rumah, di organisasi. Observasi diperlukan untuk mendapatkan data terutama data yang tidak dapat
diperoleh melalui metode wawancara. Pengamatan
dengan menggunakan pedoman pengamatan, yang selanjutnya dicatat dalam buku catatan lapangan,
b.
Wawancara (Interview)
Wawancara
dimana peneliti mengajukan pertanyaan=pertanyaan kepada beberapa informan kunci (key
informan). Pertanyaan yang
disusun bersifat terbuka dimana informan secara
bebas memberikan jawaban. Begitu pula pertanyaan yang diajukan dapat berkembang
menjadi pertanyaan baru apabila ada informasi yang perlu
digali lebih mendalam.
Adapun yang menjadi informan kunci yaitu :
masyarakta yang merasakan program LPMAK dan mereka yang banyak mengetaui tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan LPMAK.
Waktu
dan tempat wawancara dilakukan sesuai kesepakatan antara peneliti dan informan seperti di rumah informan, di tempat
tinggal dan sebagainya.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu
dengan membaca buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan obyek dan permasalahan penelitian.
Bahan-bahan bacaan tersebut diperoleh
melalui perpustakaan, bahan kuliah, internet, buku pribadi dan lain-lain.
F.
Jenis Data
Jenis Data terbagai atas :
a.
Data sekunder yaitu
data yang diperoleh melalui buku laporan, dokumendokumen, arsip dan papan register/statistik baik yang ada
di kantor pemerintah Kota Bitung
(kantor walikota, kecamatan dan kelurahan), masyarakat Amungme dan Kamoro. Data melalui kantor pemerintah terutama
mengenai keadaan geografis,
kependudukan, sosial ekonomi (agama, kesehatan, organisasi sosial, pendidikan), sarana dan prasana. Data dari maasyarakat adalah terutama menyangkut tingkat kepuasan masyarakt Amungme dan Kamoro
b.
Data primer atau
data langsung yang belum diolah diperoleh melalui wawancara bebas dengan menggunakan kuesioner kepada informan.
G.
Instrumen dan
Bahan Penelitian
Instrumen
berkaitan dengan alat yang digunakan untuk pengumpulan data, sedangkan bahan menyangkut perlengkapan dalam pengumpulan
data. Instrumen dalam penelitian ini berupa peneliti itu sendiri, kuesioner
atau daftar pertanyaan dan pedoman
wawancara dan observasi. Peneliti sebagai
instrumen dalam penelitian memegang peran
sangat penting karena secara langsung berhadapan dengan informan. Daftar pertanyaan yang digunakan sifatnya terbuka dimana
informan memberikan jawaban secara
bebas. Pertanyaan yang diajukan dapat pula berkembang apabila ada data yang perlu dikaji lebih mendalam. Pedoman wawancara
sebagai acuan dalam menyusun
pertanyaan, sedangkan pedoman observasi sebagai acuan pengambilan data melalui observasi.
Bahan penelitian yang digunakan berupa alat tulis,
komputer dan kamera foto. Alat tulis menulis
yang digunakan seperti bloknote dan pulpen untuk mencatat kejadian-kejadian di lapangan. Komputer digunakan untuk menyusun laporan
penelitian. Kamera foto digunakan untuk
mendapatkan gambar=gambar kejadian nyata (visualJ yang berhubungan dengan aktivitas LPMAK dan masyarakat Amungme dan Kamoro.
H. Pengolahan dan Analisis Data
a.
Pengolahan data
dilakukan melalui beberapa tahap yakni: 1). Pemeriksaan kelengkapan dan pengecekan data. Hal ini dilakukan mengingat adanya
data yang belum lengkap. Data yang dianggap
belum lengkap dan tidak mendalam maka dilakukan penambahan data dengan melalui penelitian kembali; 2). Pengelompakan
data. Data-data yang terkumpul selanjutnya
disusun, dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis, kategori dan tema sesuai topik yang yang diberikan.
b.
Analisis data.
Setelah data lapangan lengkap, maka dianalisis dengan cara menguraikan berdasarkan pengelompokan, kategori dan tema. Analisis
berbentuk deskriptif kualitatif berupa
uraian kata-kata untuk memperoleh konteks dan makna secara keseluruhan yang dilakukan sejak awal pengumpulan data agar tidak terjadi
penumpukan data, sehingga tidak
menyulitkan dalam analisis selanjutnya.
I. Sistimatika Penulisan
Susunan
penulisan ini terdiri bagaimana pertama
berupa :
Bab 1. Pendahuluan yang meliputi :Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Bagian kedua
sebagai isi penulisan yang meliputi Bab II Kerangka Konsep, BAB III Metode
Penelitian. BAB IV. Gambaran Umum masyarakat Amungme dan Kamoro yang meliputi: Kegiatan Pemerintahan, Penduduk, aktifiitas
LPMAK, kehidupan masyarakat Amungme
dan Kamoro, Perekonomian, Industri, Sarana dan Prasarana Kesehatan,Prasarana
Pendididkan Aktivitas.Yang
terakhir adalah bagian penutup yang berisi BAB V . Kesimpulan dan Saran.
BAB IV
GAMBARAN
UMUM SUKU YANG ADA DI TIMIKA PAPUA
A
. Suku
Mimika
didiami oleh 7 suku dua diantaranya suku asli, dua suku asli tersebut yaitu yaitu Amungme yang
mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro di wilayah pantai. Selain kedua suku
tersebut masih ada lima suku kekerabatan iaitu,
• Suku Dani (Lani),
• Suku Damal,
• Suku Mee,
• Suku Nduga
• Suku Moni.
Pembahagian
wilayah administrasi
Kabupaten
Timika di bagi menjadi 12 daerah yaitu:
1. Mimika Timur
2. Mimika Timur Tengah
3. Mimika Timur Jauh
4. Mimika Barat
5. Mimika Barat Tengah
6. Mimika Barat Jauh
7. Mimika Baru
8. Kuala Kencana
9. Tembagapura
10. Agimuga
11. Jila
12. Jita
B
. PEMERINTAHAN
Pemerintah
Daerah Kabupaten Mimika memiliki 12
distrik yang terdiri dari 6 kelurahan dan 79 kampung atau desa.
Anggota
DPRD kabupaten Mimika dari hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009
menempatkan Partai Golkar urutan teratas sebanyak 16%. Berdasarkan komposisi
jenis kelamin masih menunjukan dominasi laki-laki (sekitar 88 persen).
Di
Tahun 2011 ini DPRD jumlah keputusan berupa Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan
DPRD, yaitu masing-masing sebanyak 8 keputusan.
Pada
tahun 2010 mayoritas PNS di kabupaten Mimika adalah lulusan SMA yaitu sebesar
36,53 persen, disusul lulusan S1 sebesar 34,60 persen.
C
. Penduduk
Jumlah
Penduduk Kabupaten Mimika tahun 2011 adalah 188.830 jiwa yang merupakan hasil
proyeksi penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2010. Penduduk terbesar berada di
Distrik Mimika Baru. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang menetap di Timika
yang merupakan pusat perekonomian, pendidikan dan pemerintahan. Laju
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 3,81 persen.
Dari
sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan) penduduk
Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah
sex ratio pada Distrik Tembagapura (319). Artinya, jumlah penduduk
laki-laki di distrik ini tiga kali lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.
Perbedaan yang sangat besar tersebut dikarenakan pada Distrik Tembagapura
terdapat usaha pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Berdasarkan
kelompok umur penduduk, penduduk Kabupaten Mimika yang terbesar adalah pada
Kelompok Umur 0-4 tahun. Sedangkan untuk penduduk dengan Kelompok Umur Lebih
Dari 65 tahun adalah penduduk yang paling kecil jumlahnya, yaitu hanya 0,60%
dari keseluruhan penduduk Kabupaten Mimika.
Kepadatan
penduduk Kabupaten Mimika sebesar 9,64.
Artinya, di kabupaten ini, setiap 1Km2 dihuni sekitar 9 jiwa penduduk.
Di
Kabupaten Mimika terdapat 1 RSUD dan 3 RS Swasta, dan 50 puskesmas/ puskesmas
pembantu. Puskesmas dan puskesmas pembantu menyebar di kampung-kampung di
seluruh wilayah Mimika.
Berdasarkan
data-data yang bersumber dari Dinkes, terdapat 74 tenaga dokter yang melayani
kesehatan masyarakat Kabupaten Mimika. Dari ke-74 dokter ini, 11 orang
merupakan tenaga dokter spesialis, 57 orang dokter umum dan 6 orang dokter
gigi.
Selanjutnya,
tenaga perawat dan bidang yang bertugas di wilayah Kabupaten Mimika
masing-masing berjumlah 599 orang dan 154 orang.
Adapun
mengenai jumlah kelahiran dan kematian ibu dan bayi yang tercatat di beberapa
puskesmas di tahun 2011 adalah terdapat 1.943 kelahiran yang dibantu oleh
tenaga kesehatan.
BAB V
PENUTUP
A . Kesimpulan
Saya menarik kesimpulan bahwa :
Semoga melalui program
berkelanjutan, salah satunya melalui dana kemitraan yang dikelola oleh LPMAK
dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui Biro tuju suku, program
pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak tujuh suku disemua kota
studi di seluruh Indonesia bahkan Luar negeri anak-anak asal kabupaten mimika.
semoga manfaat sebaik-baiknya supaya program LPMAK ini jalan baik supaya kedepan
menciptakan (SDM) banyak.
B . Saran
Pada penyusunan Proposal ini penulis menyadari bahwa
banyak kekurangan-kekurangan baik, cara penyusunan maupun pemaparan nya.Untuk
itu penulis mengharapkan kritik dan sran yang sifatnya membangun untuk
menyempurnakan penyusunan proposal ini kedepan lebih baik lagi dari hari ini .
sekian mengucapkan banyak terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
Djiwandono, J.
Soedradjad, Bergulat Dengan Krisis don Pemulihan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001)
Horton B. Paul dan Chester L. Hunt. 1999. Sosiologi. Diterjemahkan oleh Drs.Aminudin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
Lexy J. Moelong.
2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Muhammad Tajudin, 2011. PERAN PERUSAHAAN
ASING DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Implementasi
Program Community Development PT.
Freeport Indonesia di Desa Banti Kec. Tembagapura Kab. Timika Propinsi Papua) University of Muhammadiyah
Malang
Ndraha, Taliziduhu.1999, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Jakarta : PT. Rineka
Cipta.
Polak, Mayor.1966.
Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: Ichtiar
Sadily Hassan, 1993. Sosiologi untuk Masyarakat
Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Soejono
Soekamto, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
Tambunan, Tulus Tabi
Hamonangan (2006), Perekonom
W.J.S. Poerwadarminta, 1984. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai
Pustaka, 1985),
Sumber lain
Laporan
tahunan LPMAK 2009
Bintang
Papua Selasa, 03 Mei 2011
Undang-undang
No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis. Jakarta:
Pustaka Quantum
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN
.................................................................................. i
DAFTAR ISI
......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar
Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan
Masalah ............................................................................. 7
C. Tujuan
dan Manfaat Penelitian ......................................................... 7
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL ................................................... ....... 9
A. Konsep
Peran Lembaga Masyarakat ................................................ 9
B. Konsep
Lembaga Sosial ................................................................... 9
C. Konsep
Masyarakat ........................................................................ 10
D. Konsep
Sumber Daya Manusia ...................................................... 11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 14
A. Jenis
Penelitian ............................................................................... 14
B. Lokasi
Penelitian ............................................................................ 14
C. Populasi
dan Sampel Penelitian ...................................................... 15
D. Unit
Analisis ................................................................................... 15
E. Tteknik
Pengumpulan Data ............................................................ 15
F. Jenis
Data ....................................................................................... 16
G. Instrumen
dan Bahan Penelitian ..................................................... 17
H. Pengolahan
dan Analisis Data ........................................................ 17
I. Sistimatika
Penulisan ...................................................................... 18
BAB IV Gambaran Umum Suku yang ada di timika papua………………19
A . Suku……………………………………………….……………….19
B. Pemerintah….………………………………………………...……20
C. Penduduk……….…………………………….…………..…….….21
BAB V Penutup…………………………………………...……..……………..22
A.Kesimpulan…………………………………………………….…….22
B.Saran…………………………………………………………………22
DAFTAR PUSTAKA
................................................................................... ….23
PERANAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) DALAM
MENINGKATKAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DI
KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA
P
R O P O S A L
Oleh :
Konianus
Amisim
110814027
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
SAM RATULANGI
MANADO
2013/2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar